Tag: Kebijakan

Skandal Minyakita: Takaran Dikurangi, Harga Dinaikkan! Pengawasan Pemerintah Bobol?

MINYAKITA yang dijual di pasaran tak sesuai takaran mencuat setelah muncul video viral di media sosial. Dalam video diperlihatkan isi takarannya tak sesuai dengan yang tertera di kemasan yakni 1 liter. Sementara isi sebenarnya hanya 750 mililiter. Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat membantah temuan tersebut. Dia mengatakan video yang viral itu adalah temuan lama dan sudah dilaporkan ke kepolisian. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan fakta yang berbeda dengan pernyataan Budi. Ketika melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, … Continue Reading →

Pengalokasian Anggaran 13 Milyar Rupiah Untuk Kegiatan Retret Kepala Daerah Dikritik

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar rupiah untuk retret kepala daerah telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, salah satunya muncul dari Dodi Faedlulloh, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Rabu 26 Febuari 2025. Peneliti dan Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Unila ini menilai Retret Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang penggunaan dana yang cukup fantastis tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. Mengingat, intruksi Presiden Prabowo yang mengembor-gemborkan Efesiensi Anggaran … Continue Reading →

Dosen di Lampung Tolak Penghapusan Tukin oleh Kemendiktisaintek

Bandar Lampung (Lampost.co)– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan menghapus tunjangan kinerja (tukin) dan profesi bagi dosen PNS di 2025. Alasannya karena kementerian tidak memiliki anggaran tersebut akibat perubahan nomenklatur. Kebijakan itu mendapat penolakan dari dosen di Lampung. Koordinator KIKA Chapter Lampung, Dodi Faedlulloh mengungkapkan, pihaknya menyayangkan kebijakan yang Kemendiktisaintek ambil untuk meniadakan tunjangan kinerja dan tukin bagi dosen. Menurutnya, kedua tunjangan itu merupakan sudah menjadi hak yang harus dosen PNS dapatkan karena telah menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya, … Continue Reading →

Soroti Perpres 43/2022, Peneliti Apresiasi Program Pelayanan Kepemudaan

TRIBUNNEWS.COM – Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh mengapresiasi program pelayanan kepemudaan yang diagagas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Menurutnya, program ini bertujuan untuk pemberdayaan pemuda dan diisi juga oleh pemuda. Awalnya, Dodi menyinggung soal Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Pelayanan Kepemudaan. Kata dia, kebijakan itu adalah langkah yang tepat dan krusial. “Isu dan pelayanan kepemudaan terlalu penting untuk hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga saja. Generasi muda kita mewakili masa … Continue Reading →