Tag: Kebijakan

Penghasilan DPR Naik ketika Rakyat Bertahan Hidup: Logika Sungsang Bernegara

Menjelang tengah malam, jantung Kota Bandar Lampung perlahan meredup. Kendaraan yang lalu lalang di kompleks Pasar Tengah semakin menipis, meninggalkan kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara-suara samar dari kejauhan. Di atas bekas spanduk tipis yang tergulung di tanah, Rohmah (38) dan ketiga anaknya melepas lelah. Sehari penuh mereka berkeliling kota, mencari barang bekas yang bisa ditukar dengan rupiah. Tanpa dinding yang melindungi, tanpa atap yang menaungi, dan tanpa selimut yang menghangatkan, mereka beristirahat. Dalam keheningan malam, Rohmah berharap bahwa hari … Continue Reading →

Unjuk Rasa Pati Bukti Keluhan Masyarakat Dapat Berubah Jadi Kemarahan Massa

ranjana.id – Unjuk rasa masyarakat Pati (13/8/2025) menjadi menarik karena kemarahan rakyat benar-benar menemukan bentuknya. Warga tidak berhenti pada level mengeluh tapi mereka keluar dari rumah, berkumpul dan mengorganisir diri. Unjuk rasa protes masyarakat Pati lahir dengan tuntutan tidak hanya pembatalan atau revisi kenaikan PBB tapi juga menuntut Bupati Sudewo untuk mundur. Kejadian unjuk rasa di Pati merupakan salah satu potret realitas sosial di Indonesia yang diperbincangkan banyak orang dan kalangan. Dodi Faedlulloh, Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) … Continue Reading →

Sekolah Rakyat: Kebijakan yang Tak Sentuh Akar Masalah Pendidikan

Bau amis menguar di Tempat Pelelangan Ikan Gudang Lelang, Bumi Waras, Bandar Lampung. Suara riuh orang-orang yang mencari ikan segar memenuhi udara. Aditya Pratama (24) dengan cekatan menyusun puluhan ekor tongkol komo. Ikan-ikan itu beratnya sekitar 2 kg per ekor, dan dijual seharga Rp25 ribu per kg. Tongkol komo digemari karena cocok dibuat sambal atau digoreng kering. Ia juga menawarkan jenis ikan lain, seperti kembung dan kerapu. Pekerjaan ini telah menjadi rutinitasnya sejak berhenti sekolah pada 2020. Aditya meninggalkan sekolah … Continue Reading →

Diskriminatif Terhadap Bekas Napi Hingga Jadi Alat Represi: SKCK Perlu Dihapus atau Direformasi?

Suara.com – KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dihapus. Usulan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat sepucuk surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 21 Maret 2025. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo mengungkap dasar pertimbangan di balik usulan itu karena SKCK kerap menjadi penghambat bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan. “Padahal, mereka sudah berkelakuan baik ketika dinyatakan selesai menjalani hukuman,“ ungkap Nicholay Kementerian HAM sempat melakukan kunjungan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan atau … Continue Reading →