“Aktivisme Borjuis” Lebih Berharga ketimbang Pengorganisasian Kelas yang Hanya di Kepala

Oleh: Dodi Faedlulloh Tulisan Mughis dan Rafiqa di Project Multatuli perlu mendapatkan tanggapan kritis. Mereka mengkritik gerakan Peringatan Darurat beberapa hari lalu sebagai bentuk “Aktivisme Borjuis” yang dianggap reaktif dan moralis. Saya ingin langsung menanggapi bahwa esai tersebut justru mencerminkan bentuk kenaifan yang kerap menjangkiti para akademisi cum intelektual kiri. Dengan nada superioritas yang khas abang-abangan kiri, penggunaan diksi seperti “merengek”, “naif”, “menyedihkan”, dan “tidak berguna” justru meremehkan kemarahan dan gerakat rakyat. Kenaifan ini berakar pada idealisme tentang bagaimana kehidupan politik dan gerakan … Continue Reading →

Menimbang Koperasi Perumahan

Oleh: Dodi Faedlulloh* SEBELUM akhirnya diputuskan ditunda, rencana Pemerintah terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai banyak kritik. Terlepas dari proses ideasi kebijakan yang rendah partisipasi (meaningful participation), secara substansi kebijakan tersebut bermasalah karena mengharuskan seluruh masyarakat dipotong pendapatannya. Bahkan, secara empiris, model pungutan otomatis yang sudah berjalan justru banyak salah kelola, alih-alih ciptakan solusi. Perumahan memang isu krusial dan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Anak-anak muda kita terancam tidak memiliki rumah. Riset Populix menemukan bahwa 61 persen anak … Continue Reading →

Pengamat: Rolling Pejabat Jelang Pilkada Harus Objektif

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh menyoroti tindakan Pemkab Lampung Tengah yang melakukan rolling pejabat 18 ASN dalam waktu 5 hari. Diketahui, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad melakukan mutasi dan pengambilan sumpah jabatan kepada 10 camat, 5 kepala bagian, hingga 3 pejabat Dinas Kominfotik mulai dari tanggal 22 hingga 26 Juli 2024. Dodi mengatakan, masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah tidak boleh tinggal diam dan jangan menganggap itu hal wajar. Sebab, kata dia, jika rolling jabatan konteksnya di momen menjelang Pilkada, publik tidak boleh bersikap naif. “Jangan … Continue Reading →