Krisis Ekologis Lampung dan Batas Model Pembangunan Ekstraktif: Catatan Kritis atas Catatan Tahunan WALHI Lampung

Oleh: Dodi Faedlulloh Disampaikan dalam Agenda Peluncuran Catatan Tahunan WALHI Lampung Tahun 2025 pada 13 Maret 2026 Catatan Tahunan yang dirilis oleh WALHI Lampung dengan judul “Lampung dalam Cengkeraman Krisis Ekologis dan Mengancam Ruang Hidup Rakyat” menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami sebatas sebagai masalah teknis pengelolaan sumber daya alam. Laporan tersebut menyingkap realitas yang lebih dalam: meningkatnya konflik agraria, degradasi lingkungan, serta kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Jika dibaca melalui perspektif ekonomi-politik, krisis ekologis di Lampung menunjukkan … Continue Reading →

Donor untuk Demokratisasi: Pembacaan Politik Kelas

Oleh: Dodi Faedlulloh TIDAK LAMA setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Kawan Andri Yunus, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk “menertibkan” para pengamat yang dianggap terlalu sinis terhadap capaian pemerintahannya. Dalam pernyataan publik, ia menyinggung adanya pihak-pihak yang disebut memperoleh dukungan pembiayaan dan pengaruh dari kekuatan asing untuk menyebarkan pesimisme terhadap pemerintah. Narasi ini kemudian dengan cepat diperkuat oleh sejumlah media dan ekosistem buzzer di media sosial. Salah satunya melalui pemberitaan di media digital seperti Pinter Politik dan Kuatbaca yang menyoroti dugaan aliran dana … Continue Reading →

Koperasi Desa, Koperatisasi Rakyat atau Korporatisasi Desa?

Oleh: Dodi Faedlulloh PERCEPATAN pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahun 2026 semakin gencar. Aktor pelaksana dengan sumber daya besar terus bertambah, bahkan perusahaan negara ikut terlibat dengan menawarkan kontribusi gagasan dan dukungan teknis. Terkini PT Agrinas Pangan Nusantara (Antara, 15/1) mengusulkan percepatan pengadaan lahan untuk membangun gerai melalui intervensi Kemendagri. Namun, hal itu justru kembali menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyediaan lahan, infrastruktur, dan pedoman operasional koperasi. Secara normatif, pendekatan ini tampak rasional. Percepatan memang membutuhkan koordinasi lintas … Continue Reading →

Apakah Birokrat Bisa Sekaligus Menjadi Aktivis?

Oleh: Dodi Faedlulloh Awal tahun ini, publik dikejutkan oleh pemandangan yang tidak lazim: ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) turun ke jalan. Mereka bukan berunjuk rasa karena isu politik, melainkan untuk membela salah satu rekan kerja mereka yang diberhentikan secara sepihak—diduga karena ketidaksukaan pribadi Menteri Satryo terhadap sang pegawai. Aksi ini bukan hanya mencatat sejarah sebagai demonstrasi terbuka oleh birokrat terhadap pimpinan tertinggi di kementeriannya, tetapi juga berhasil menorehkan … Continue Reading →