Category: Opinions

Apakah Birokrat Bisa Sekaligus Menjadi Aktivis?

Oleh: Dodi Faedlulloh Awal tahun ini, publik dikejutkan oleh pemandangan yang tidak lazim: ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) turun ke jalan. Mereka bukan berunjuk rasa karena isu politik, melainkan untuk membela salah satu rekan kerja mereka yang diberhentikan secara sepihak—diduga karena ketidaksukaan pribadi Menteri Satryo terhadap sang pegawai. Aksi ini bukan hanya mencatat sejarah sebagai demonstrasi terbuka oleh birokrat terhadap pimpinan tertinggi di kementeriannya, tetapi juga berhasil menorehkan … Continue Reading →

Apa itu Administrasi Publik? Sebuah Penjelasan Singkat

Oleh: Dodi Faedlulloh Administrasi publik merupakan struktur yang vital dalam tata kelola negara kontemporer. Ia tidak hanya menjadi perangkat teknis, tetapi juga mencakup dimensi politik, hukum, dan manajerial yang kompleks. Melalui administrasi publik, pemerintah memiliki saluran penting untuk mewujudkan kebijakannya, yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjembatani hubungan antara tujuan politik dan kebutuhan publik (Makhaev dkk., 2023). Dengan demikian, administrasi publik tidak dapat dipandang sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebuah proses multisektor yang membawa implikasi luas bagi tata … Continue Reading →

Gerakan Rimpang dan Rekoneksi Politik Kelas

Oleh: Dodi Faedlulloh ARTIKEL Abdil Mughis Mudhoffir yang menyebut gerakan rimpang sebagai bahaya laten memiliki implikasi penting dalam merefleksikan arah gerakan sosial hari ini. Gerakan rimpang, seperti yang telah diulas Fathimah Fildzah Izzati dan Rio Apinino, memiliki problem inheren: ketiadaan arah yang jelas dalam menyerang struktur kekuasaan dan merebut ruang politik. Akibatnya, bentuk perlawanan ini kerap kali menjadi seperti seremonial atau perayaan perlawanan. Saya sepakat bahwa gerakan rimpang harus “ditransformasikan” menjadi gerakan berbasis kelas, namun menyebutnya sebagai “bahaya laten” juga menyimpan persoalan. … Continue Reading →

Mendesak Evidence-Based Policy Program Koperasi Desa Merah Putih

Oleh: Dodi Faedlulloh PERNYATAAN Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi bahwa pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan “separuh insting, separuh teknokrasi”, patut dikritisi. Hal itu merupakan pengakuan yang problematik dalam konteks tata kelola kebijakan publik yang seharusnya mengedepankan prinsip evidence-based policy (EBP). Di tengah tantangan sosial-ekonomi perdesaan yang kompleks, membangun koperasi secara masif tanpa peta jalan berbasis data, riset, dan uji coba justru berisiko menambah daftar kegagalan koperasi. Salah satu pelajaran penting dari masa lalu adalah runtuhnya … Continue Reading →