Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar rupiah untuk retret kepala daerah telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, salah satunya muncul dari Dodi Faedlulloh, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Rabu 26 Febuari 2025.
Peneliti dan Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Unila ini menilai Retret Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang penggunaan dana yang cukup fantastis tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara transparan.
Mengingat, intruksi Presiden Prabowo yang mengembor-gemborkan Efesiensi Anggaran perlu dilakukan. “Apakah retret ini benar-benar akan menghasilkan solusi atas masalah-masalah publik di daerah,” kata Dodi saat dimintai pandangannya kepada saibumi.com pada Rabu (26/02) di Unila.
“Jika kegiatan ini dimaksudkan untuk konsolidasi kebijakan atau peningkatan kapasitas kepemimpinan, maka harus ada kejelasan tentang apa hasil konkret yang diharapkan,” tambahnya.
Akademisi yang juga peneliti ini pun menyorot bahwa penggunaan anggaran sebegitu besar tersebut tidak sejalan dengan instruksi efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat.
“Bahkan di kalangan Masyarakat pun hari ini sudah terkena dampak akibat adanya instruksi efisiensi ini,” terang Dodi Faedlulloh.
Selain demikian, Dodi mengkhawatirkan bahwa kebijakan semacam itu semakin menunjukkan kecenderungan perilaku elitis dalam tata kelola Pemerintahan.
Yang mana Kepala Daerah diberikan fasilitas eksklusif sementara publik atau masyarakat disuruh bersabar menghadapi dampak dari pemangkasan anggaran.
“Jika Pemerintah Pusat menyerukan efisiensi, maka Kepala Daerah justru harus menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan tersebut,” bebernya.
Dodi memaparkan, dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas nasional berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, penggunaan dana sebesar ini semestinya dipertanggung jawabkan secara transparan.
“Bagaimana mekanisme penganggaran kegiatan ini? Apakah ada kajian cost-bene fit yang menunjukkan bahwa retret ini memiliki nilai strategis yang sepadan dengan biayanya?,” tanya dia.
“Jika tidak, maka pengeluaran ini mencerminkan ketidak pekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat hari ini, yang sudah terkena dampaknya akibat adanya instruksi efisiensi ini,” imbuhnya.
Sementara itu, di sisi lain masyarakat terus menunggu kejelasan tentang penggunaan anggaran tersebut. Kemudian juga publik mengharapkan bukti nyata, apakah retret Kepala Daerah tersebut akan menghasilkan solusi atas masalah-masalah di Daerah. (Tin)
Leave a Comment