Diskriminatif Terhadap Bekas Napi Hingga Jadi Alat Represi: SKCK Perlu Dihapus atau Direformasi?

Suara.com – KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dihapus. Usulan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat sepucuk surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 21 Maret 2025. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo mengungkap dasar pertimbangan di balik usulan itu karena SKCK kerap menjadi penghambat bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan. “Padahal, mereka sudah berkelakuan baik ketika dinyatakan selesai menjalani hukuman,“ ungkap Nicholay Kementerian HAM sempat melakukan kunjungan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan atau … Continue Reading →

Rekonsolidasi Militer dalam Pemerintahan Sipil: Menuju Toxic Governance?

Oleh: Dodi Faedlulloh* Disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menandai titik balik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, karena berpotensi mengancam fondasi supremasi sipil. Dengan melegitimasi keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil, kebijakan ini menghidupkan kembali doktrin dwifungsi yang telah lama ditinggalkan pasca-Reformasi 1998. Selain permasalahan dalam proses penyusunannya, implikasi dari disahkannya RUU ini sangat serius. Secara normatif, militer merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sedangkan keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih secara … Continue Reading →

Program Student Loan: Solusi atau Komersialisasi Pendidikan?

Suara.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyiapkan lembaga pinjaman pendidikan atau student loan. Alih-alih membantu mahasiswa yang kesulitan bayar uang kuliah, pembentukan lembaga itu justru menjadi modus baru liberalisasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak warga, tetapi menjadi komoditas yang berorientasi bisnis. MENDIKTISAINTEK Brian Yuliarto menyebut wacana pembentukan lembaga pinjaman pendidikan ini masih dalam tahap perumusan. Pemerintah rencananya akan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat itu salah satunya dalam sumber pendanaan yang menggunakan skema crowdfunding. “Sehingga kita sesama bangsa Indonesia ini, sama-sama saling membantu … Continue Reading →

Dosen Unila Dodi Faedlulloh Rilis Buku Kritisi Birokrasi dari Teori Kiri

Lampung Geh, Bandar Lampung – Dosen Administrasi Negara Universitas Lampung (Unila), Dodi Faedlulloh, resmi merilis buku berjudul Birokrasi dalam Perspektif Kiri: Menimbang Gagasan dan Kritik Birokrasi dari Marx hingga Zizek. Buku ini mengupas kritik terhadap birokrasi dari sudut pandang teori kiri, dengan menelaah pemikiran tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, hingga Slavoj Žižek. Diterbitkan oleh Penerbit Independen, buku ini menyoroti bagaimana birokrasi tidak sekadar instrumen administratif, tetapi juga arena perjuangan yang dapat menjadi alat dominasi sekaligus ruang … Continue Reading →