Sekolah Rakyat: Kebijakan yang Tak Sentuh Akar Masalah Pendidikan

Bau amis menguar di Tempat Pelelangan Ikan Gudang Lelang, Bumi Waras, Bandar Lampung. Suara riuh orang-orang yang mencari ikan segar memenuhi udara. Aditya Pratama (24) dengan cekatan menyusun puluhan ekor tongkol komo. Ikan-ikan itu beratnya sekitar 2 kg per ekor, dan dijual seharga Rp25 ribu per kg. Tongkol komo digemari karena cocok dibuat sambal atau digoreng kering. Ia juga menawarkan jenis ikan lain, seperti kembung dan kerapu. Pekerjaan ini telah menjadi rutinitasnya sejak berhenti sekolah pada 2020. Aditya meninggalkan sekolah … Continue Reading →

May Day Lampung Suarakan Keadilan Bagi Buruh, Petani, Dosen, dan Jurnalis

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Kamis (1/5/2025), menjadi panggung bagi buruh manufaktur, petani, dosen, dan jurnalis untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut keadilan dalam sistem ketenagakerjaan. Acara yang berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat ini melibatkan berbagai organisasi di bawah naungan Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), seperti Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Konfederasi KASBI, Serikat Pekerja Kampus (SPK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan sejumlah serikat petani serta organisasi masyarakat … Continue Reading →

Empat Peneliti Unila Ikuti Konferensi Internasional Agroekologi dan Kedaulatan Pangan di Spanyol

(Unila): Universitas Lampung (Unila) turut ambil bagian dalam kegiatan I Conferencia Internacional sobre Agroecología, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación yang diselenggarakan oleh Universidad de Sevilla, Spanyol, pada 7–11 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek HARVEST yang didanai oleh Uni Eropa melalui program Erasmus+. Konferensi ini sekaligus menandai peluncuran proyek HARVEST tersebut. Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, dalam pidato penyambutannya menyampaikan topik sistem pangan berkelanjutan sangat krusial di tengah situasi perubahan iklim … Continue Reading →

Diskriminatif Terhadap Bekas Napi Hingga Jadi Alat Represi: SKCK Perlu Dihapus atau Direformasi?

Suara.com – KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dihapus. Usulan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat sepucuk surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 21 Maret 2025. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo mengungkap dasar pertimbangan di balik usulan itu karena SKCK kerap menjadi penghambat bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan. “Padahal, mereka sudah berkelakuan baik ketika dinyatakan selesai menjalani hukuman,“ ungkap Nicholay Kementerian HAM sempat melakukan kunjungan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan atau … Continue Reading →