Empat Peneliti Unila Ikuti Konferensi Internasional Agroekologi dan Kedaulatan Pangan di Spanyol

(Unila): Universitas Lampung (Unila) turut ambil bagian dalam kegiatan I Conferencia Internacional sobre Agroecología, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación yang diselenggarakan oleh Universidad de Sevilla, Spanyol, pada 7–11 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek HARVEST yang didanai oleh Uni Eropa melalui program Erasmus+. Konferensi ini sekaligus menandai peluncuran proyek HARVEST tersebut. Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, dalam pidato penyambutannya menyampaikan topik sistem pangan berkelanjutan sangat krusial di tengah situasi perubahan iklim … Continue Reading →

Ucapan Terima Kasih

Teks ini merupakan draf ucapan terima kasih yang awalnya saya susun untuk dimasukkan dalam buku saya. Namun, karena pertimbangan tertentu dari pihak penerbit serta demi menjaga fokus terhadap substansi utama buku, bagian ini akhirnya tidak dimasukkan dalam naskah final. Meskipun demikian, saya tetap merasa penting untuk mengungkapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membagikan draf ucapan terima kasih ini melalui blog pribadi saya, agar tetap dapat … Continue Reading →

Diskriminatif Terhadap Bekas Napi Hingga Jadi Alat Represi: SKCK Perlu Dihapus atau Direformasi?

Suara.com – KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dihapus. Usulan itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat sepucuk surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 21 Maret 2025. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo mengungkap dasar pertimbangan di balik usulan itu karena SKCK kerap menjadi penghambat bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan. “Padahal, mereka sudah berkelakuan baik ketika dinyatakan selesai menjalani hukuman,“ ungkap Nicholay Kementerian HAM sempat melakukan kunjungan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan atau … Continue Reading →

Rekonsolidasi Militer dalam Pemerintahan Sipil: Menuju Toxic Governance?

Oleh: Dodi Faedlulloh* Disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menandai titik balik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, karena berpotensi mengancam fondasi supremasi sipil. Dengan melegitimasi keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil, kebijakan ini menghidupkan kembali doktrin dwifungsi yang telah lama ditinggalkan pasca-Reformasi 1998. Selain permasalahan dalam proses penyusunannya, implikasi dari disahkannya RUU ini sangat serius. Secara normatif, militer merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sedangkan keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih secara … Continue Reading →