{"id":87,"date":"2023-07-13T05:48:27","date_gmt":"2023-07-13T05:48:27","guid":{"rendered":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/?p=87"},"modified":"2023-08-19T16:13:49","modified_gmt":"2023-08-19T16:13:49","slug":"menjaga-kedaulatan-nkri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/menjaga-kedaulatan-nkri\/","title":{"rendered":"Menjaga Kedaulatan NKRI"},"content":{"rendered":"<p>oleh<em><strong> Iwan Sulistyo<\/strong><\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-558 aligncenter\" src=\"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2023\/07\/menjaga-kedaulatan-nkri.jpg\" alt=\"\" width=\"324\" height=\"811\" srcset=\"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2023\/07\/menjaga-kedaulatan-nkri.jpg 324w, https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2023\/07\/menjaga-kedaulatan-nkri-120x300.jpg 120w\" sizes=\"(max-width: 324px) 85vw, 324px\" \/><\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/repository.lppm.unila.ac.id\/50587\/1\/Menjaga%20Kedaulatan%20NKRI.pdf\">(opini ini dimuat di Opini Pembaca <em>Media Indonesia<\/em>, Senin, 1 \u00a0September 2008)<\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Opini Pembaca, Media Indonesia, Senin, 01 September 2008 ).<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ketenangan kita sempat terusik oleh petisi dari 40 anggota Kongres AS yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Namun, ada makna yang positif di balik itu. Bung Ikrar Nusa Bhakti di sebuah harian menulis dengan sangat menarik. Beliau mengutip pandangan Menhan Juwono Sudarsono yang melihat surat itu bukan sebagai intervensi, tetapi harus dikaji berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lebih jauh lagi, dalam dimensi khusus, surat Kongres AS itu selayaknya dicermati dengan cerdas dan dimaknai sebagai suatu upaya pemerintah untuk kian memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat Papua (kesejahteraan kawasan Indonesia bagian timur secara umum) serta di daerah pelosok\/perbatasan dengan negara tetangga.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Nah, dalam upaya besar untuk kian memperkokoh rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, maka langkah Departemen Pertahanan (Dephan) RI yang kini tengah menyusun konsep baru untuk menjaga kedaulatan NKRI, menurut penulis, layak ditanggapi dan didukung oleh segenap komponen bangsa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sebagai seorang guru besar Hubungan Internasional FISIP UI maupun dalam kapasitas sebagai sipil pertama yang menjabat Menhan RI (pasca-Orba), Prof Juwono Sudarsono sadar betul hakikat pertahanan semesta serta esensi kedaulatan negara-bangsa. Beliau gemar nian, baik dengan tulisan maupun melalui ceramah di berbagai pertemuan, mengajak masyarakat untuk kian memperkokoh nasionalisme melalui penyadaran akan pentingnya apa yang disebut sebagai \u2018perang otak\u2019, \u2018perang selisih keunggulan\u2019, \u2018perang daya cipta\u2019, \u2018perang ilmu pengetahuan\u2019, \u2018perang riset\/teknologi\u2019, yang kemudian kesemuanya itu dapat diringkas ke dalam suatu: \u2018pertahanan nir-militer (non-militer)\u2019.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pertahanan suatu negara tentu tidak saja dapat diukur dari seberapa besar alokasi anggaran ideal untuk bidang pertahanan dari PDB-nya. Lebih dari itu, pertahanan dalam arti luas yaitu bagaimana sumber daya manusianya diupayakan untuk kian berkualitas tinggi dan semakin kompetitif dari segi pemikiran dan penguasaan teknologi. Juga mencakup akses sebagian besar warga negaranya terhadap kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pelistrikan, air bersih, berbagai infrastruktur, dsb).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Memang, idealnya, perangkat militer dan non-militer sebuah negara-bangsa harus padu dan saling mendukung, termasuk sokongan dari segi anggaran. Tentu termasuk berdaulat\/mampu bertahan dari segi pangan, nilai-nilai seni\/budaya, material hasil bumi\/kekayaan alam serta energi (migas &amp; non-migas) yang kesemuanya itu diramu dan diolah oleh putera terbaik bangsa yang ber-SDM cemerlang, yang kemudian dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya dengan demikianlah suatu negara-bangsa bisa berdaulat, solid, sejahtera, dan berwibawa di pergaulan internasional.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Agaknya, teori 5 (lima) hierarki kebutuhan ala Abraham H. Maslow, walaupun tidak begitu relevan, tapi lumayan ampuh untuk menjelaskan bagimana pentingnya pemenuhan hak-hak dasar manusia (kebutuhan pokok\/<em>basic human needs<\/em>) terlebih dulu, baru kemudian kita bisa memperkuat rasa nasionalisme ke-Indonesia-an. Intinya, kebutuhan yang lebih rendah tingkatannya harus dipuaskan lebih dulu sebelum orang merasakan munculnya kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisik (lapar &amp; haus) merupakan urutan pertama. Maka, lapangan kerja dan ketersediaan panganan merupakan suatu keharusan.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Singkatnya, nasionalisme ke-Indonesia-an, terutama di daerah perbatasan, niscaya tidak akan menyala kuat dan terang jika kebutuhan pokok\/dasar serta berbagai infrastruktur masyarakatnya belum terbangun dengan baik. Tentu ada masyarakat yang bernasionalisme kokoh. Tetapi, akan lebih kuat lagi jika ditopang dengan kehidupan yang layak serta perekonomian yang mapan di daerah mereka. Tanpa kehidupan yang layak, mustahil kecintaan dari sebagian besar mereka terhadap NKRI dapat berlanjut.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Rasanya, dengan pendidikan kesadaran bela negara saja masih belum sempurna. Kecemburuan sosial dan \u2018kepenatan hidup\u2019 sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi, yang membedakan mereka dengan sebagian besar masyarakat di perkotaan, apalagi Ibukota, niscaya bakal mengupas rasa nasionalisme yang tengah tumbuh. Kemiskinan bakal mengikis nasionalisme. Alhasil, nasionalisme perlahan akan keropos. Bagi kalangan yang berkecukupan, masalah panganan tidak perlu dipusingkan lagi, perutnya senantiasa akan terisi. Bahkan mereka sanggup untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tetapi, bagi sebagian yang lain (yang miskin), pemenuhan akan makan adalah suatu yang sulit. Belum lagi akses pendidikan dan kesehatan.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pada akhirnya, dengan terlaksananya pembangunan yang merata dan meluas (di Indonesia bagian barat dan timur), maka nasionalisme kita tidak hanya bisa hidup di dalam \u2018taman sari internasionalisme\u2019 saja. Akan tetapi, juga mampu bergelora, mekar, bersemi, tumbuh subur dan kokoh di dalam ladang kita sendiri, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ringkasnya, NKRI akan kokoh dan berdiri tegak hingga kiamat jika dan hanya jika nasionalisme warga (dan penyelenggara negaranya) tetap menyala terang. Termasuk mendukung dan memberi masukan terhadap konsep baru untuk menjaga kedaulatan NKRI yang tengah disusun Dephan. Toh kita masih tetap memegang teguh konsep sishanta (sistem pertahanan rakyat semesta). Jika memang demikian halnya, maka apapun yang terjadi, dalam konteks upaya menjaga kedaulatan NKRI ini, intinya adalah \u2018mestakung\u2019, yakni: semesta mendukung!<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Iwan Sulistyo,<\/strong> <strong><em>Mahasiswa FISIP UI<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>oleh Iwan Sulistyo (opini ini dimuat di Opini Pembaca Media Indonesia, Senin, 1 \u00a0September 2008) (Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Opini Pembaca, Media Indonesia, Senin, 01 September 2008 ). Ketenangan kita sempat terusik oleh petisi dari 40 anggota Kongres AS yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Namun, ada makna yang positif &hellip; <a href=\"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/menjaga-kedaulatan-nkri\/\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Menjaga Kedaulatan NKRI&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,17,1],"tags":[],"class_list":["post-87","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-domestic-politics","category-local-politics","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":559,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87\/revisions\/559"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}