{"id":69,"date":"2023-07-13T04:59:53","date_gmt":"2023-07-13T04:59:53","guid":{"rendered":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/?p=69"},"modified":"2024-01-14T14:16:14","modified_gmt":"2024-01-14T14:16:14","slug":"pemenuhan-kebutuhan-pokok-kunci-stabilitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/pemenuhan-kebutuhan-pokok-kunci-stabilitas\/","title":{"rendered":"Pemenuhan Kebutuhan Pokok Kunci Stabilitas"},"content":{"rendered":"
\n
\n

by Iwan Sulistyo<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

(opini ini dimuat di Harian Singgalang<\/em>, Rabu, 16 Januari 2008)<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

Poin ketiga dari Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, masih sangat relevan dalam konteks kekinian kehidupan masyarakat kita. <\/span><\/p>\n

Betapa Orde Baru amat luar biasa dalam merumuskan konsep pembangunan negara. Hanya saja dalam hal implementasi konsep guna meraih kondisi stabilitas nasional tersebut masih dijumpai adanya kekurangan di sana sini. Tak urung, imbas dari \u2018kesalahan\u2019 yang mereka perbuat, hingga sekarang, masih melilit bangsa Indonesia di berbagai lini kehidupan. <\/span><\/p>\n

Kita yakin, bagian terbesar dari masyarakat kita niscaya tidak bakal berteriak sampai serak bilamana para pemimpinnya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama menyangkut persoalan sandang, pangan, dan papan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk ledakan \u2018bom-waktu kemiskinan\u2019 yang terjadi di segala penjuru Tanah Air. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kemiskinan-Kejahatan<\/span><\/strong><\/p>\n

Tidak dipenuhinya hak dan kebutuhan pokok justru karena persoalan kemiskinan dan kejahatan kian mengisi dan mewarnai tiap-tiap ruang sosial kehidupan kita. Dua guru besar cemerlang Universitas Indonesia dari latar belakang akademik yang berbeda, Muhammad Mustofa, 56, dan Gumilar Rusliwa Somantri, 44, masing-masing seorang kriminolog dan sosiolog, merisaukan fenomena tersebut. Akankah Indonesia mampu keluar dari kemelut kemiskinan yang berkepanjangan? Ataukah angka kejahatan sebagai buah dari \u2018kemiskinan\u2019 dan ketiadaan pemenuhan hak dasar warga negara dari waktu ke waktu terus membengkak?<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Karena kental dan dahsyatnya kemiskinan dalam kehidupan keseharian Bangsa Indonesia itu, Gumilar Rusliwa Somantri mengupas persoalan kemiskinan dalam makalah pada pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI (Maret 2007) yang diberi judul Beyond Delusion of Grandeur Menuju Indonesia Baru \u201cBebas\u201d Kemiskinan<\/em>. Somantri mengajak untuk membebaskan diri dari kungkungan khayalan kemegahan (delusion of grandeur<\/em>). <\/span><\/p>\n

“Khayalan tersebut dapat berasal dari teori ilmu sosial maupun pemahaman ilusif tentang realitas dan fakta seperti romantisme kebangsaan, euforia demokrasi, praanggapan atas modal sosial, dan sebagainya<\/em>” (Somantri, 2007: II.32). <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Dan tiga tahun sebelumnya, Muhammad Mustofa (2004) mengupas kriminologi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI. Pendapat bahwa \u2018menangkap dan menghukum orang yang melakukan kejahatan relatif mudah. Yang tidak mudah adalah membuat agar supaya orang tidak melakukan kejahatan<\/em>\u2019 dijadikan sebagai landasan paparan oleh pakar kriminologi itu. Jalan keluarnya adalah “sejahterakan dulu rakyat Indonesia, baru kemudian negara mempunyai alasan untuk menindak pelaku kejahatan<\/em>” (Mustofa, 2004: 18). <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Agaknya, baik Gumilar R. Somantri maupun Muhammad Mustofa sepakat tentang perlunya mengatasi kemiskinan dengan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dan saya melihat, gagasan kedua pakar tersebut saling mengisi dan menunjang guna menjawab realitas masyarakat Indonesia yang masih terbelenggu oleh kemiskinan, jauh dari pemenuhan atas hak dan kebutuhan pokok.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Langkah Nyata \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Selain itu, Indonesia harus mengembangkan \u2018perang otak\u2019 guna mengejar tujuan atas ketertinggalan dari bangsa lain. Memang benar bahwa ancaman militer, terorisme, dan separatis lainnya amat menghantui keabsahan dan kedaulatan kita sebagai negara kesatuan. Namun, ada aspek lain yang mutlak dikembangkan guna meniscayakan kita untuk hidup survive<\/em> secara jangka panjang dan sarat dengan kesejahteraan, yaitu \u2018perang\u2019 melawan kebodohan dan kemiskinan. Sehingga, persoalan kemiskinan tidak hanya menggema di dalam ruangan ketika ada penyelenggaraan berbagai diskusi, seminar, simposium, sarasehan, workshop<\/em>, dll. <\/span><\/p>\n

Tetapi juga pada tingkat implementasinya, benar-benar mampu menjamah 48 persen dari 220 juta orang yang terkapar lapar di luar ruangan diskusi dengan pendapatan, yang menurut Bank Dunia, kurang dari 2 US dollar per hari. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Di Bangladesh, seorang Muhammad Yunus (Pemenang Nobel Perdamaian tahun 2006) mampu memberikan langkah nyata bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat golongan bawah melalui pengelolaan Grameen Bank <\/em>dengan memeberikan pinjaman kepada rakyat miskin tanpa meminta jaminan. Ia menggaungkan suatu prinsip yang amat manusiawi: jaminan terbaik yang bisa diberikan kaum miskin adalah hidup mereka, karena mereka akan membutuhkan pinjaman lagi esok, untuk menyambung hidup mereka<\/em>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengundang Yunus untuk berkunjung ke Indonesia, dan memberi kuliah umum di Istana negara dihadiri hampir seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Yunus mengangkat tema dalam presentasinya \u201cWe Can Put Poverty into Museums\u201d <\/em>(Kita mampu meletakkan kemiskinan ke dalam museum), yang dibawakan tanpa teks selama kurang lebih 45 menit. <\/span><\/p>\n

Seperti halnya di Bangladesh, Yunus sendiri optimis bahwa pada 2030 kemiskinan di Indonesia akan menjadi nol jika pada 2015 pemerintah mampu mengurangi kemiskinan setengahnya. Sehingga pada 2030, kemiskinan betul-betul tidak ada lagi. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Karena itu, berhasil atau tidaknya upaya \u201cpengentasan kemiskinan\u201d di Indonesia merupakan persoalan utama bagi pemerintahan pimpinan Yudhoyono yang tersisa satu tahun lagi. Kondisi \u201caman\u201d atau tidaknya (dalam hal ini masalah ekonomi) masyarakat kelas bawah amat mempengaruhi pandangan publik internasional maupun dalam negeri terhadap komponen kekuatan yang memancar dari kepresidenan di Istana Merdeka dan MPR-DPR-DPD di Senayan. <\/span><\/p>\n

Yang harus dibangun adalah keterpaduan. Kalau persoalan \u201cperut\u201d masyarakat golongan bawah tetap tidak diperhatikan, betapa kondisi tersebut telah membuktikan pernyataan Abraham H. Maslow: For the men who is extremely and dangerously hungry, no other interest exist but food. He dreams food, he remembers food, he thinks about food, he emotes only about food, he perceives only food<\/em>. (Bagi manusia yang lapar luar biasa dan membahayakan, tidak ada perhatiannya kecuali makanan. Dia mengimpikan makanan, dia mengingat makanan, dia berfikir tentang makanan, dia hanya merasakan makanan-pen<\/em>). Lebih dari itu, jika tidak menghendaki stabilitas<\/em>\u00a0menjadi amburadulitas<\/em>, maka sang penyelenggara negara (yang diberikan mandat untuk memerintah dan mengelola negara) berkewajiban untuk memenuhi hak serta kebutuhan pokok masyarakatnya, terutama menyangkut persoalan sandang, pangan, dan papan. Masyarakat sudah kian lelah. Yang mereka butuhkan adalah perubahan kini dan saat ini juga. <\/span>Bukan besok.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

by Iwan Sulistyo (opini ini dimuat di Harian Singgalang, Rabu, 16 Januari 2008) Poin ketiga dari Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, masih sangat relevan dalam konteks kekinian kehidupan masyarakat kita. Betapa Orde Baru amat luar biasa dalam merumuskan konsep pembangunan negara. Hanya saja dalam hal implementasi konsep … Continue reading “Pemenuhan Kebutuhan Pokok Kunci Stabilitas”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,7,17,1],"tags":[],"class_list":["post-69","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-domestic-politics","category-good-governance-and-leadership","category-local-politics","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":667,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions\/667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/iwansulistyo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}