{"id":309,"date":"2025-03-13T12:14:48","date_gmt":"2025-03-13T05:14:48","guid":{"rendered":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/?p=309"},"modified":"2025-03-16T23:54:13","modified_gmt":"2025-03-16T16:54:13","slug":"cerita-pilu-di-balik-penundaan-pengangkatan-cpns-tabungan-menipis-rencana-hidup-berantakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/2025\/03\/13\/cerita-pilu-di-balik-penundaan-pengangkatan-cpns-tabungan-menipis-rencana-hidup-berantakan\/","title":{"rendered":"Cerita Pilu Di Balik Penundaan Pengangkatan CPNS: Tabungan Menipis, Rencana Hidup Berantakan"},"content":{"rendered":"

Suara.com –\u00a0<\/strong>Maret 2025, Adil (29) \u2014bukan nama sebenarnya memutuskan resign dari pekerjaannya di sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta. Saat itu, ia yakin keputusannya tepat.<\/p>\n

Seleksi\u00a0CPNS<\/a>\u00a0telah ia lewati. Surat penempatan di Medan, Sumatera Utara, sudah di tangan.<\/p>\n

Tapi kenyataan berkata lain.<\/p>\n

Adil kini jadi salah satu korban kebijakan pemerintah. Pengangkatan CASN yang ia harapkan pada April ternyata ditunda hingga Oktober 2025.<\/p>\n

Selama itu, ia harus bertahan dengan sisa tabungannya.<\/p>\n

\u201cKarena aku pikir nggak ada perubahan. Perkiraan aku pengangkatan di bulan April, makanya resign di Maret,\u201d ujarnya kepada Suara.com.<\/p>\n

Kini, pengeluaran terus berjalan tanpa ada pemasukan. Tabungannya semakin menipis. Istrinya pun ikut terdampak.<\/p>\n

\u201cIstri aku juga udah resign dari kantornya. Karena rencananya dia ikut aku ke Medan setelah Lebaran,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Rencana mereka berantakan. Adil harus mencari cara untuk bertahan. Ia berencana pulang ke kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah.<\/p>\n

Sambil menunggu kejelasan dari pemerintah, ia mencoba mencari pekerjaan freelance.<\/p>\n

\u201cAku kepala keluarga, anakku baru dua tahun. Harus tetap cari duit buat beli susu, pampers. Kalau makan, mungkin bisa minta ke orang tua,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Di Kediri, Jawa Timur,\u00a0Tiwi (26) \u2014bukan nama sebenarnya\u2014 tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis. Ia kini harus berjualan takjil untuk menyambung hidup.<\/p>\n

\u201cSelama Ramadan aku coba dagang takjil. Setidaknya buat kebutuhan sehari-hari setelah resign dari kantor lama,\u201d katanya.<\/p>\n

Januari lalu, Tiwi resmi lulus seleksi CPNS. Dengan penuh keyakinan, ia memilih mundur dari pekerjaannya di perusahaan konsultan hukum.<\/p>\n

Ia ingin punya cukup waktu untuk bersiap sebelum bertugas di Jakarta.<\/p>\n

\u201cSaat itu aku pikir bakal butuh banyak waktu buat persiapan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Namun, semua rencana itu berantakan.\u00a0Pengangkatan CPNS<\/a>\u00a0yang ia nantikan justru ditunda. Sama seperti Adil, Tiwi kini berencana mencari pekerjaan freelance setelah Lebaran.<\/p>\n

\u201cSetidaknya pemerintah lihat dampaknya. Apalagi buat yang sudah berkeluarga. Kasihan yang sudah terlanjur resign kayak aku,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Dalih Pemerintah Selaraskan Data Formasi<\/strong><\/p>\n

Seharusnya, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS dilakukan antara 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02\/PANPEL.BKN\/CPNS\/IX\/2024.<\/p>\n

Peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sementara tahap 2 pada Juli 2025. Namun, rencana itu berubah.<\/p>\n

Berdasarkan keputusan baru, CPNS baru akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026.<\/p>\n

Data Kemenpan RB menunjukkan bahwa 248.970 CPNS seharusnya diangkat pada 22 Februari\u201323 Maret 2025. Sementara itu, 1.017.111 PPPK dijadwalkan diangkat pada Februari\u2013Juli 2025.<\/p>\n

Perubahan ini terjadi setelah Kemenpan RB menggelar rapat dengan Komisi II DPR pada 5 Maret 2025.<\/p>\n

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyebut bahwa keputusan ini telah disepakati bersama DPR. Alasannya pemerintah masih menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan. Mereka juga ingin menyamakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) bagi ASN di semua instansi.<\/p>\n

“Kami ingin memastikan pengangkatan CPNS berlangsung serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026,” ujar Rini.<\/p>\n

Belakangan pernyataan Rini dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima. Menurutnya dalam RDP dengan Kemenpan RB tidak ada keputusan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi pemerintah harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.<\/p>\n

Masalah Administrasi atau Efisiensi Anggaran?<\/strong><\/p>\n

Dosen Administrasi Negara Universitas Lampung (Unila), Dodi Faedlulloh, menilai penundaan pengangkatan CASN menunjukkan lemahnya perencanaan kepegawaian negara. Seharusnya, pemerintah sudah memiliki peta kebutuhan SDM yang matang sebelum membuka rekrutmen.<\/p>\n

\u201cPenundaan tujuh bulan hingga satu tahun bukan sekadar masalah administratif. Ini juga menunjukkan ketidaksiapan dalam pelaksanaan kebijakan,\u201d kata Dodi kepada Suara.com, Rabu (12\/3\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

Alasan Kemenpan RB yang menyebut perlunya penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan memang terdengar masuk akal. Namun, pertanyaannya: mengapa masalah ini baru muncul setelah seleksi selesai?<\/p>\n

\u201cApakah tidak ada koordinasi lebih awal antara kementerian dan lembaga terkait? Jika ini murni soal administrasi, berarti ada kelemahan birokrasi yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n

Dodi pun curiga. Menurutnya, alasan utama bukan semata soal administrasi, melainkan efisiensi anggaran.<\/p>\n

Apalagi, kasus serupa pernah terjadi pada 2019 saat pemerintah melakukan penghematan untuk penanggulangan Covid-19.<\/p>\n

\u201cKalau memang berkaitan dengan anggaran, pemerintah seharusnya lebih transparan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Pemerintah, lanjut Dodi, harus memberikan kepastian hukum dan solusi konkret bagi CASN yang terdampak. Misalnya, memastikan pemulihan atau kebijakan transisi yang lebih adil.<\/p>\n

\u201cTanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kepegawaian akan semakin tergerus,\u201d pungkasnya.<\/p><\/blockquote>\n

Ribuan Penolakan di Media Sosial dan Aksi Massa<\/strong><\/p>\n

Di media sosial, ribuan CASN yang terdampak kebijakan ini menyuarakan protes. Tagar #SaveCASN2024, #TolakTMTSerentak, hingga #IndonesiaGelapJilid2 ramai digunakan, menandakan gelombang kekecewaan yang meluas.<\/p>\n

Mereka juga menggalang dukungan lewat petisi berjudul \u201cBERIKAN PERCEPATAN PENGANGKATAN CPNS & PPPK TAHAP 1 2024\u201d di change.org. Hingga 12 Maret 2025, petisi ini telah ditandatangani oleh 77.452 peserta seleksi CPNS dan PPPK yang menuntut kepastian nasib mereka.<\/p>\n

Mereka meminta pemerintah mengembalikan skema pengangkatan sesuai kesiapan instansi, bukan dipukul rata hingga Oktober 2025. Jika memang ada batas maksimal, setidaknya beri ruang bagi instansi yang siap lebih awal untuk tetap melanjutkan pengangkatan lebih cepat.<\/p>\n

Tuntutan mereka sederhana: transparansi dan kepastian. Mereka tak ingin menjadi korban kebijakan yang berubah-ubah.<\/p>\n

“Kami memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dapat segera dipercepat, sehingga para ASN baru dapat segera mengabdi dan bekerja sesuai amanah yang telah diberikan,” demikian tulis mereka.<\/p>\n

Sumber: Suara.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Suara.com –\u00a0Maret 2025, Adil (29) \u2014bukan nama sebenarnya memutuskan resign dari pekerjaannya di sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta. Saat itu, ia yakin keputusannya tepat. Seleksi\u00a0CPNS\u00a0telah ia lewati. Surat penempatan di Medan, Sumatera Utara, sudah di tangan. Tapi kenyataan berkata lain. Adil kini jadi salah satu korban kebijakan pemerintah. Pengangkatan CASN yang ia harapkan pada April ternyata ditunda hingga Oktober 2025. Selama itu, ia harus bertahan dengan sisa tabungannya. \u201cKarena aku pikir nggak ada perubahan. Perkiraan aku pengangkatan di bulan April, … Continue Reading →<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[94,91,92],"class_list":["post-309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news-interview","tag-asn","tag-cpns","tag-pppk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=309"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":336,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/309\/revisions\/336"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}