{"id":235,"date":"2024-07-27T14:48:57","date_gmt":"2024-07-27T07:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/?p=235"},"modified":"2024-07-27T14:49:57","modified_gmt":"2024-07-27T07:49:57","slug":"pengamat-rolling-pejabat-jelang-pilkada-harus-objektif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/2024\/07\/27\/pengamat-rolling-pejabat-jelang-pilkada-harus-objektif\/","title":{"rendered":"Pengamat: Rolling Pejabat Jelang Pilkada Harus Objektif"},"content":{"rendered":"

Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh<\/p><\/div>\n

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID<\/strong>\u00a0– Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh menyoroti tindakan Pemkab\u00a0Lampung\u00a0Tengah<\/a>\u00a0yang melakukan\u00a0rolling\u00a0pejabat<\/a>\u00a018 ASN dalam waktu 5 hari.<\/p>\n

Diketahui, Bupati\u00a0Lampung\u00a0Tengah<\/a>\u00a0Musa Ahmad melakukan mutasi dan pengambilan sumpah jabatan kepada 10 camat, 5 kepala bagian, hingga 3 pejabat Dinas Kominfotik mulai dari tanggal 22 hingga 26 Juli 2024.<\/p>\n

Dodi mengatakan, masyarakat khususnya di Kabupaten\u00a0Lampung\u00a0Tengah<\/a>\u00a0tidak boleh tinggal diam dan jangan menganggap itu hal wajar.<\/p>\n

Sebab, kata dia, jika rolling jabatan konteksnya di momen menjelang Pilkada, publik tidak boleh bersikap naif.<\/p>\n

“Jangan sampai peran jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan saat-saat yang terkait dengan agenda politik tertentu,” kata Dodi kepada Tribunlampung.co.id melalui pesan singkat, Jumat (26\/7\/2024).<\/p>\n

Karena itu, lanjutnya, penting bagi organisasi masyarakat sipil di daerah agar menyikapi tindakan tersebut dengan cermat.<\/p>\n

Perlu diperhatikan adalah pertimbangan dalam melakukan roling ini haruslah objektif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.<\/p>\n

“Keputusan perlu didasarkan pada merit, kinerja, dan kebutuhan strategis organisasi, bukan pada favoritisme,” kata Akademisi Universitas Lampung itu.<\/p>\n

Bahkan, Dodi menilai bahwa seharusnya masyarakat secara umum bisa melakukan pengawasan dan kontrol agar proses roling ini berjalan transparan.<\/p>\n

Ia mengatakan, setiap keputusan terkait mutasi jabatan benar-benar bisa dipastikan atas dasar peningkatan pelayanan publik.<\/p>\n

Termasuk evaluasi kinerja para pejabat publik untuk kedepannya.<\/p>\n

Terlebih lagi, ujar Dodi, pentingnya menjaga netralitas dalam jabatan pelayanan publik juga harus menjadi atensi masyarakat.<\/p>\n

Meski demikian, ia menganggap peranan jabatan dalam organisasi publik pada dasarnya memang hal yang biasa dan penting.<\/p>\n

Tujuannya dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuan mereka di berbagai bidang.<\/p>\n

“Jika publik menganggap rotasi bermotif politik, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di masa depan,” ucap Dodi.<\/p>\n

Artikel ini telah tayang di\u00a0TribunLampung.co.id<\/a>\u00a0dengan judul Pengamat: Rolling Pejabat Jelang Pilkada Harus Objektif,\u00a0https:\/\/lampung.tribunnews.com\/2024\/07\/26\/pengamat-rolling-pejabat-jelang-pilkada-harus-objektif<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID\u00a0– Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh menyoroti tindakan Pemkab\u00a0Lampung\u00a0Tengah\u00a0yang melakukan\u00a0rolling\u00a0pejabat\u00a018 ASN dalam waktu 5 hari. Diketahui, Bupati\u00a0Lampung\u00a0Tengah\u00a0Musa Ahmad melakukan mutasi dan pengambilan sumpah jabatan kepada 10 camat, 5 kepala bagian, hingga 3 pejabat Dinas Kominfotik mulai dari tanggal 22 hingga 26 Juli 2024. Dodi mengatakan, masyarakat khususnya di Kabupaten\u00a0Lampung\u00a0Tengah\u00a0tidak boleh tinggal diam dan jangan menganggap itu hal wajar. Sebab, kata dia, jika rolling jabatan konteksnya di momen menjelang Pilkada, publik tidak boleh bersikap naif. “Jangan … Continue Reading →<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[20,80,39],"class_list":["post-235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news-interview","tag-birokrasi","tag-pilkada","tag-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/235"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=235"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":238,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/235\/revisions\/238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dosen.unila.ac.id\/dodifaedlulloh\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}